Kebohongan Publik

Adalah hal yang lumrah dimasyarakat hari ini jika sebagian dari mereka BERBOHONG di hamper separuh waktunya… kejujuran itu terasa sulit untuk kita temukan, seakan mencari jarum ditumpukan jerami. Kita sedang berbicara fakta pada dunia yang ril, dimana kita merasa sedang berjuang sendiri melawan kerasnya kehidupan, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan pembenaran mereka atas semua kebohongan yang dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa berubah dari dunia ini mengenai nilai-nilai luhur telah  menjadi warisan saat kita dilahirkan, karna dengan itu kita masih merasa sebagai seorang  Manusia.

Terkadang memang dalam beberapa pentas kehidupan manusia sering sekali memerangkan adegan sebagai seekor HEWAN. KEBOHONGAN adalah hal yang biasa bagi mereka yang menjadi wakil-wakil kita ditingakat Pusat sampai Daerah, tapi ini tidak menutup kemungkinan masih ada yang Jujur diantara mereka. Dalam beberapa kesempatan Pemimpin kita (SBY-BUDIONO) sering sekali memainkan cerita-cerita DONGENG yang diragukan kebenarannya tentang kinerjanya selama ini. Dan hari ini cerita-cerita itu mulai terungkap, sebut saja Yudi Latief dkk (para aktivis) merilis tentang Sembilan kebohongan lama dan Sembilan kebohongan BARU Susilo Bambang Yudoyono dalam kurun dua periode selama masa pemerintahannya.

Diantaranya masalah angka kemiskinan yang diklaim pemerintah sebesar 31,02 juta jiwa tapi ternyata penerima Raskin dan jamkesmas bagi rakyat miskin jumlahnya lebih dari 70 juta jiwa; SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan; Presiden SBY juga menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini; UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. 

Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut; SBY mengklaim pertumbuhan perekonomian Indonesia diatas 6% pertahun sejak 2005 FAKTANYA 6% hanya terjadi ditahun 2007 selebihnya dibawah 6% selama 5 tahun, yang lebih parahnya lagi pertumbuhan laju Inflasi(bertambahnya uang kertas yang mengakitbatkan hagra melonjak) sebesar 10.3 % pertahun;SBY mengklaim Rasio hutang terhadap PDB turun dari 56% tahun 2004 menjadi 34% tahun 2008, Memang secara relatif jumlah utang negara turun, tapi secara absolut utang negara naik 33% dari Rp 1275 T pada 2004 menjadi Rp 1700 triliun pada Maret 2009. Bahkan sampai hingga saat ini, pemerintah masih setia membayar utang serta pengelolaan penarikan utang luar negeri yang bermasalah seperti yang baru-baru ini telah dilaporkan BPK dan KPK. Belum lagi DRAMA Cetury dan BLBI yang memakan banyak uang rakyat dan Sang Mafia PAJAK “GAYUS” yang menyita perhatian Masyarakat berakhir dengan cerita mengecewakan dan menyisakan banyak pertannyaan kepada pejabat PUBLIK. Dan masih banyak lagi kebohongan yang dilakukan pemerintah kita, kami mencatat lebi dari 20 kebohongan(terkait masalah besar) yang dilakukan SBY salam 2 periode ini, berdasarkan  pemaparan para pengamat politik dan aktivis, ini belum termasuk dengan kritikan dari tokoh Agama…

Tapi sayang SBY tidak terlalu jentelmen untuk menerima dan mengakui semua itu, malah bersama dengan kacung-kacungnya balik menyalahkan kepada mereka yang melakukan kritikan membangun bahwa ada kekecewaan karna perna gagal dalam karir politik.

Bagaimana dengan institusi/lembaga tinggi kita hari ini, adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Kepolisian dan kejaksaan seakan kehilangan taringnya dalam proses supremasi HUKUM di Indonesia berbagai kasuspun berakhir dengan lobi-lobi politik,yang membuat masyarakat anti pati pada penegak Hukum. Pendapatnya tergantung pada Pendapatannya.

Kita seharusnya lebih cerdas dalam menilai orang-orang yang nantinya akan memimpin bangsa ini, bangsa ini terlalu besar jika hanya diisi dengan kepentingan individu atau kelompok, satu pelajaran yang kita petik adalah upaya pengawasan dari masyarakat(terkhusus kaum intelektual-Mahasiswa) yang seharusnya terus berjalan agar control kekuasaan itu bisa berjalan dengan baik. Wallahu a’lam bisshawaab. 

By : Anonim